Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Buton Utara Tahun 2023 Disetujui

Bupati Buton Utara Dr. H. Muhammad Ridwan Zakariah, M.Si., dan Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara Muhammad Rukman Basri, SE., Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Buton Utara. T.A. 2023 Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Buton Utara tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur). Rabu, 23 Desember 2022 Dalam sambutannya Bupati Butur Menyampaikan Terimakasih kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara yang Telah malakukan pembahasan Bersama Dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Atas Rancangan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 Harmonisasi Atas Asumsi Makro kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prioritas pembangunan Daerah tentunya semua dilakukan Untuk Menjawab Permasalahan Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Masyarakat. Nota Kesepakatan ini Merupakan Wujud Komitmen Bersama Antara Eksekutif Dan Legislatif dalam Melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan, Sekaligus Sebagai Kebijakan Mendasar Yang Memberikan Haluan Penyusunan Program, Kegiatan Strategis Dan Belanja Produktif Berdasarkan Skala Prioritas Daerah Pada Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 Menurutnya, Tanggung jawab Kepala Daerah dan DPRD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Daerah untuk mengawal pelaksanaan kebijakan fiskal Daerah agar memenuhi fungsi alokasi yang efektif dan efisien, serta fungsi stabilisasi perekonomian daerah. Kemitraan yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam batas kewenangan masing-masing dan presepsi yang sama atas tujuan rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan program strategis rencana kerja pemerintah daerah yang bersifat tahunan akan mampu mewujudkan masyarakat Butur yang maju, adil dan sejahtera. Harapannya, RAPBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2023 dapat mencapai kesepakatan bersama sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan. (hamsil)