KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA DENGAN KANTOR HUKUM HIDAYATULLAH, S,H, DAN REKAN

Pemerintah Kabupaten Buton Utara bersama Kantor Hukum HIDAYATULLAH, S.H. dan Rekan, pada tanggal 7 Januari 2022 telah menandantangani Kesepakatan Bersama Nomor 119/01/2022 dan Nomor 004/KsB/KHH-PEMKAB.BUTUR/I/2022 tentang Pendampingan Dalam Penanganan Perkara Hukum atau Pemberian Jasa Hukum LIngkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022, yang substansinya sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan agar menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan pendampingan penanganan perkara hukum atau pemberian jasa hukum lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2022.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan segala perkara hukum yang terjadi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara baik yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan (litigasi) maupun yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan (non litigasi).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah  :

1. Pendampingan perkara hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan (litigasi), antara lain :

1.  perkara perdata;
2. perkara tata usaha negara; dan
3. perkara pidana.

2. Pendampingan perkara hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan (non litigasi), antara lain :

1. pengaduan hukum; dan
2. konsultasi hukum/pendapat hukum.

3. Khusus perkara pidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, PIHAK KEDUA melakukan pendampingan penanganan perkara hukum atau pemberian jasa hukum sampai dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan melalui pendampingan penanganan perkara hukum atau pemberian jasa hukum.
2. Kegiatan pendampingan penanganan perkara hukum atau pemberian jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:

1. PIHAK KESATU dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA untuk penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan (litigasi), dengan hak substitusi guna bertindak sebagai kuasa hukum; dan/atau
2. PIHAK KESATU dapat menyampaikan secara lisan atau tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk penyelesaian perkara diluar lembaga peradilan (non litigasi);

3. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh pejabat dan/atau perseorangan yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkewajiban :

1. melaksanakan kegiatan pendampingan penanganan perkara hukum atau pemberian jasa hukum secara profesional dan bertanggungjawab;
2. memberikan perlindungan hukum, menjaga nama baik dan wibawa PIHAK KESATU;
3. menjalin koordinasi yang baik dengan PIHAK KESATU melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
4. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penanganan perkara hukum atau pemberian jasa hukum.

2. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berhak :

1. mendapatkan honorarium atau jasa hukum yang besarannya disesuaikan dengan kesepakatan PARA PIHAK atau kemampuan keuangan daerah;
2. mendapatkan data atau informasi dari PIHAK KESATU terkait perkara hukum atau pemberian jasa hukum yang sementara ditangani; dan
3. mewakili kepentingan hukum PIHAK KESATU baik didalam maupun diluar pengadilan;
4. PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkewajiban :

1. menyiapkan dana dan memastikan besaran honorarium atau jasa hukum yang wajar sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK atau kemampuan keuangan daerah; dan
2. memberikan data atau informasi yang akurat kepada PIHAK KEDUA untuk menunjang kelancaran telaah perkara hukum atau pemberian jasa hukum yang sementara ditangani;

5. PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berhak :

1. mendapatkan pendampingan penanganan perkara hukum atau jasa hukum sehingga segala kepentingan hukum dapat terlindungi dan terselesaikan; dan
2. mendapatkan kepastian hukum atas segala perkara yang dihadapi baik dibidang perdata, tata usaha negara maupun pidana;

Pasal 5

PENDANAAN

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun        Anggaran 2022.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak penandatanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian Kerjasama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Buranga pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.