082189178118
hukumbutonutara@gmail.com

Pemerintah Kabupaten Buton Utara bersama Kantor Hukum HIDAYATULLAH, S.H. dan Rekan, pada tanggal 3 Maret 2021 telah menandantangani Kesepakatan Bersama Nomor 119/306/SETDA/III/2021 dan Nomor 003/KsB/KHH-PEMKAB.BUTUR/III/2021 tentang Pendampingan Dalam Penanganan Perkara Hukum atau Pemberian Jasa Hukum LIngkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021, yang substansinya sebagai berikut :

 

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan agar menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama pendampingan penanganan perkara hukum atau pemberian jasa hukum lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara tahunanggaran 2021.
  2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan segala perkara hukum yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara baik yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan (litigasi) maupun yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan (non litigasi).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah  :

  1. Pendampingan perkara hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan (litigasi), antara lain :
  1. perkara perdata;
  2. perkara tata usaha negara; dan
  3. perkara pidana.
  1. Pendampingan perkara hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan (non litigasi), antara lain :
  1. pengaduan hukum; dan
  2. konsultasi hukum.
  1. Khusus perkara pidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, PIHAK KEDUA melakukan pendampingan penanganan perkara hukum atau pemberian jasa hukum sampai dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

  1. Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan melalui kegiatan pendampingan penanganan perkara hukum atau pemberian jasa hukum.
  2. Kegiatan pendampingan penanganan perkara hukum atau pemberian jasa hukum. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
  1. PIHAK PERTAMA dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA dengan hak substitusi guna bertindak sebagai Kuasa Hukum;
  2. PIHAK KEDUA dapat dibantu oleh pejabat dan/atau perseorangan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

  1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkewajiban :
  1. melaksanakan kegiatan pendampingan penanganan perkara hukum atau pemberian jasa hukum secara profesional dan bertanggungjawab;
  2. memberikan perlindungan hukum, menjaga nama baik dan wibawa PIHAK PERTAMA;
  3. menjalin koordinasi yang baik dengan PIHAK PERTAMA melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
  4. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan penanganan perkara hukum atau pemberian jasa hukum.
  1. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berhak :
  1. mendapatkan honorarium atau jasa hukum yang besarannya disesuaikan dengan kesepakatan PARA PIHAK atau kemampuan keuangan daerah;
  2. mendapatkan data atau informasi dari PIHAK PERTAMA terkait perkara hukum atau pemberian jasa hukum yang sementara ditangani; dan
  3. mewakili kepentingan hukum PIHAK PERTAMA baik didalam maupun diluar pengadilan;
  1. PIHAK PERTAMA, dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berkewajiban :
  1. menyiapkan pembiayaan dan memastikan besaran honorarium atau jasa hukum yang wajar sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK atau kemampuan keuangan daerah; dan
  2. memberikan data atau informasi yang akurat kepada PIHAK KEDUA untuk menunjang kelancaran telaah perkara hukum atau pemberian jasa hukum yang sementara ditangani;
  1. PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berhak :
  1. mendapatkan pendampingan penanganan perkara hukum atau jasa hukum sehingga segala kepentingan hukum dapat terlindungi dan terselesaikan; dan
  2. mendapatkan kepastian hukum atas segala perkara yang dihadapi baik dibidang perdata, tata usaha negara maupun pidana;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

PENUTUP

  1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Kesepakatan Bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
  2. Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

Link Terkait