BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BUTON UTARA MENYELENGGARAKAN BIMTEK PENYUSUNAN RAPERDES

            Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara no 5 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis peraturan didesa merupakan pedoman umum penyusunan produk hukum didesa baik itu berupa peraturan desa, peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala desa maupun keputusan kepala Desa. Tetapi mengingat minimnya sumberdaya manusia yang ada di Desa terutama yang faham tentang tata cara penyusunan  produk hukum di desa serta besarnya jumlah anggaran yang dikelolah oleh desa maka diperlukan peningkatan kapasitas SDM aparat pemerintah desa dan BPD, salah satu upaya untuk menjawab minimnya SDM didesa tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara melalui bagian hukum telah melaksanakan bimbingan teknis penyusunan rancangan peraturan desa  pada hari senin, 17 Desember 2018 di HB.BEACH Hotel Ereke Kabupaten Buton Utara. Kegiatan ini diikuti oleh unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se - Kabupaten Buton Utara dan di buka langsung oleh Bupati Buton Utara Drs. H. Abu Hasan, M.Pd.

            Dalam sambutannya Bupati Buton Utara menghimbau kepada peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan serius demi penyempurnaan penyusunan dokumen RAPERDES Kedepan, baik itu rancangan peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan BUMDes maupun Rancangan peraturan desa yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi desa. Lebih lanjut bupati Buton Utara menekankan agar pelaksanaan pemerintahan didesa berjalan dengan baik diharapkan kepala desa dan BPD tidak boleh mengedepankan ego masing masing, Kepala Desa dan BPD harus bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing masing didesa, tahun 2019 pemerintah daerah memberikan kenaikan gaji Kepala Desa dan aparat pemerintah desa dengan harapan agar kedepan kinerja aparat desa bisa lebih baik dan lebih ditingkatkan lagi.

            Untuk lebih meningkatkan kualitas Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut Bagian Hukum sebagai panitia pelaksana menghadirkan pemateri  yang merupakan perancang peraturan perundang-undangan kementerian Hukum dan HAM Provinsi  Sulawesi Tenggara Ibu Mim Nasrah Rasyid, S.H, Beliau menjelaskan tentang contoh kewenangan PERDES, substansi PERDES, Teknik merumuskan Norma, serta contoh kerangka PERDES yang merupakan sistematika penyusunan PERDES. kami lihat peserta sangat antusias dan serius mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, tentunya Panitia penyelenggara berharap Semoga apa yang telah dipaparkan  oleh pemateri dapat diserap dengan baik oleh seluruh peserta kegiatan, sehingga dapat diaplikasikan di Desanya Masing masing. Demikian diungkapkan ketua panitia penyelenggara  La Ode Mardan Mahfudz, SE. MH, yang juga selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Buton Utara.

 

KunjungiLink Terkait

LPSE

LPSE

JDIHN

Kementrian Hukum Dan Ham

JDIH Provinsi Sulawesi Tenggara